Sekalipun jasad Soeharto telah menyatu dengan bumi, kontroversi tentang apakah beliau seorang pahlawan atau penjahat kemanusiaan masih terus berlanjut.
Bagi pemerintah, adanya Tap MPR No. IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pasal 4 Tap yang mengharuskan pemberantasan KKN harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun termasuk mantan Presiden Soeharto merupakan kewajiban konstitusi yang harus dilakukan. Ironisnya hal tersebut menimbulkan paradoks dengan Tap MPR Nomor V/MPR/Tahun 1983 tentang Pertanggungjawaban Presiden RI Soeharto sebagai Mandataris MPR serta Pengukuhan Pemberian Penghargaan sebagai Bapak Pembangunan Nasional.
Di sisi lain, tidak tuntasnya penyelesaian hukum pada kasus Talangsari Lampung, Tanjung Priok, Tragedi 1965, dsb. meninggalkan “luka” sejarah yang dalam bagi korban dan keluarganya.
Ketidak mampuan Indonesia (baca : pemerintah dan rakyat) dalam menyelesaikan “trauma” masa lalu ini secara bersama akan membuat Indonesia berada pada siklus uzur yaitu siklus kehidupan yang semakin lama semakin terpuruk, semakin negatif dan saling menghancurkan.
Seandainya kita semua bersedia mengambil JARAK terhadap persoalan rumit yang melanda Indonesia, barangkali hikmah yang dapat kita lihat :
1. Peristiwa pergolakan yang terjadi di era bung Karno merupakan harga yang harus Indonesia “bayar” sebagai sebuah negara yang baru “lahir”
2. Adanya pergolakan di era Soeharto merupakan harga yang harus Indonesia “bayar” karena kualitas pendidikan SDM Indonesia yang “rendah” . Bagaimana mungkin, wakil rakyat, ulama, aparat hukum, tekhnokrat dsb. hanya dapat mengatakan “setuju” terhadap setiap kebijakan pemerintah ? Dan hal tersebut merupakan resiko kolektif.
Sebagai pribadi yang ingin melihat Indonesia “tumbuh” dan menjadi negara yang “kuat” saya mengusulkan :
1. Jangan menambah sakit hati korban ataupun keluarga korban yang telah menjadi “korban” sejarah dengan menganjurkan mereka untuk memaafkan kesalahan pelaku sejarah dimasa lalu karena maaf adalah hak para korban dan keluarga korban. Biarlah korban dan keluarga korban sendiri yang “melihat” bahwa melalui “maaf” derajat kemanusiaan mereka menjadi lebih tinggi dibanding orang orang yang menzalimi mereka dan dengan maaf mereka siap menyongsong masa depan mereka.
2. Akan lebih bijak bila pemerintah justru memfasilitasi rehabilitasi dan ganti rugi secara layak kepada korban atau keluarga korban politik di masa lalu yang tidak pernah diproses secara hukum tetapi seumur hidupnya terus menanggung “dosa” sejarah dan apabila diminta, pemerintah dapat pula memfasilitasi pemulihan psikis korban ataupun keluarga korban akibat musibah sejarah serta tidak melakukan intervensi apapun apabila yang diinginkan adalah penyelesaian secara hukum.
3. Meningkatkan kualitas kecerdasan emosional dan intelektual rakyat Indonesia melalui pendidikan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat (baca : media) sehingga memiliki kecerdasan sikap dan kepemimpinan individu yang “jago”.
4. Membangun sistem bernegara yang berbentuk hirarki SIKLUS dimana masing masing elemen memiliki fungsi pengasuh sekaligus pengontrol, namun secara bersamaan juga di “susui” dan dikontrol oleh elemen lainnya. Lihat artikel berikut : Model S.E.R.V.O®.
Ingin cepat berubah? KLIK > https://servo.clinic/alamat/
S.E.R.V.O® Clinic 
Pak Is kalo boleh saya menyebut begitu.
Saya org yg secara langsung terlibat dalam perjuangan Reformasi 98 & yg dgn keras menolak reformasi, sy pilih revolusi.
Sebagian teman2 marah pada waktu itu. Gila lu Pul, mau berdarah-darah, kata mereka. Saya bilang, revolusi yang berdarah krn ada kelompok yang kontra revolusi. Lihat Philipina, tdk satupun peluru yang keluar krn kita yakinkan militer akan perubahan yang tidak bisa ditolak. Akibatnya, berapa ribu saudara kita yg jadi korban dalm waktu relatif singkat 1998-2006, bahkan sekarang Lapindo dll. Kampanye revolusi akan menimbulkan korban adalah mainstream penguasa yang takut kekuasaannya hilang, sama saja dibelahan dunia manapun.
Ada pengalaman menarik waktu saya pimpin demo long march dari UKI smp DPR, ada 5.000 massa saat itu. Di Tugu Pancoran, kami dicegat barikade polisi & tentara. Saya mau & berunding dengan komandannya, saya bilang ” Pak, tolong baca apa isi spanduk kami, TURUNKAN HARGA !! Bapak tau gak, bgtu anak2 buah bapak pulang, para istri, ibu mrk akan bilang…harga ini naik, harga itu naik…artinya, yg km perjuangkan adalah sama dengan jeritan istri hati prajurit seperti anak buah bapak. Bapak tau, berapa ribu bayi yang kurang gizi saat ini ? Bapak tau diantara kami ini akan jd pemimpin bangsa dimasa depan yang notabene akan MENGURUSI BAYI2 yang kurang gizi itu. Bapak tau apa akibatnya…KITA AKAN MENJADI BANGSA KERDIL KARENA KUALITAS MANUSIA KITA RENDAH karena apa, karena penguasanya tidak punya VISI. Dia terdiam, sambil merangkul sy pinggir ke jalan, dia bilang…”Trus, apa maumu ? Saya bilang, buka barikade, biarkan kami jalan, kalian kawal dipinggir agar tdk ada penyusup & INGAT JANGAN PROVOKASI DENGAN INTEL2 yang telah bapak sebar sejak awal. Aku lanjutkan, ” Pak, nyawa ini cuma selembar, perkara mati hari ini atau besok hanya waktu, jika km mati paling ditangisi keluarga 1 bulan, nah kalo bapak2 yang sdh punya anak itu…bgm ? Dia diam, kemudian dia melambai memanggil anak buah & berkata, ” biarkan anak2 ini lewat, pasukan dipinggirkan…Kemudian dia berbalik & katakan, ” apa jaminan tidak rusuh ? ‘ Saya mendekati dia, menatap dia & bilang ” Kepalaku Taruhannya. Dia salam saya, saya minta kurir sampaikan ke Korlap agar meneruskan perjalanan…..
Artinya, saya sepakat kita tidak boleh terpenjara oleh masa lalu, sama dgn kasus Soeharto…begitu mudahnya kita memaafkan, media telah berperan besar krn mereka juga yang memiliki media itu. Kalo begtu mudah, buat apa negara, polisi, jaksa, hakim jika maaf menjadi obat penyembuh luka…BUBAR SAJA, BUBAR KABEH….Persoalannya adalah, bagaimana kita menjawab pertanyaan generasi mendatang tentang hukum kita ? Lho, orang bunuh orang kok bebas tanpa ada proses pengadilan. Kalah sama Afrika Selatan.
Jadi : ADILI DULU, PROSES HUKUM BERJALAN DULU, jika tidak ada upaya HUKUM, ciptakan itu setelah itu jika bicara kemanusiaan ada AMNESTI, ada pengampunan. Bgitu dong, jadi kita tidak terus menerus menjadi bangsa yang kerdil…
Bagaimana kita mau jadi bangsa yang maju jika kualitas manusia kita tidak mampu mempertanggung jawabkan apa yang dia perbuat. Saya berpikir maka saya ada ? Begitu ajaran filsuf Perancis itu. Ini semua sebab akibat, lihat serbuan asing sekarang, mulai hilir sampai hulu..pejabat lakukan apa, tidak membentengi produksi dalam negeri…tidak melakukan investasi pendidikan. Ingat HUMAN IS CAPITAL dan itu yang dilakukan Jepang pada masa lalu, saat bom meledak di Nagasaki & Hirosima, mereka kirim ribuan pelajar untuk belajar..hasilnya lihat sekarang. Padahal kita sudah diingatkan oleh TAN MALAKA Dalam Master piecenya MADILOG ; Materialisme, Dialektika & Logika ” Jadilah murid dari Timur yang cerdas, yang belajar dari Barat”
Makanya cukup satu kata : ADILI SOEHARTO & KRONI2NYA. SITA HARTANYA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT.
Saya hargai apapun “cara” yang dipilih asalkan secara sistem “bertumbuh” karena masing masing pilihan memiliki resiko yang harus ditanggung.
Semakin kecil zona kendali yang kita miliki maka semakin besar enerji, sumber daya, tenaga, biaya dan resiko yang harus kita gunakan untuk sebuah perubahan.
Semakin luas zona kendali yang kita miliki (baca : semakin ahli, semakin berpengaruh, semakin kuat) maka semakin besar peluang kita memperbaiki/mengubah sistem, dengan catatan : Visi Misi pribadi kita tidak berubah sekalipun telah merasakan manisnya uang dan nikmatnya kekuasaan.
Namun secara garis besar ada dua hal yang harus kita fokuskan yaitu tugas NEGARA (baca : pembuat sistem) hanya berfokus pada PENYEMPURNAAN SISTEM sedang tugas INDIVIDU (baca : pelaksana sistem) hanya berfokus pada PENINGKATAN KOMPETENSI.
Apabila seseorang memiliki bakat dan minat di bidang politik maka dengan menjadi politikus terbaik (baca : kompeten) ybs. memiliki peluang yang lebih besar untuk menyempurnakan sistem bernegara atau apabila seseorang dapat menjadi oposan, kritikus ataupun demonstran terbaik (baca : dampak sebesar besarnya dengan resiko sekecil kecilnya) maka ybs. memiliki peluang yang lebih besar sebagai PEMBUKA jalan perubahan dan pembaharuan.
Saya percaya apabila Anda yang menjadi Hakim Agung nya maka Anda dapat mengadili seadil adilnya dan menyita hartanya guna kesejahteraan rakyat sebesar besarnya.