Pejabat Nekat ?

Tajuk rencana Kompas, Kamis, 18 September 2008 mengangkat topik berjudul “Perilaku Nekat Pejabat”.

“Tajuk” menulis, Iqbal yang anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ditangkap bersama Presiden Direktur PT First Media Billy Sindoro di Hotel Aryaduta, Jakarta. Bersama mereka ditemukan tas berisi uang Rp. 500 juta. KPK menetapkan Iqbal dan Billy sebagai tersangka.

Kita tidak habis mengerti, mengapa penangkapan sebelas pejabat penerima suap sebelumnya tidak mempunyai dampak sama sekali. Mengapa vonis maksimal 20 tahun yang dijatuhkan hakim kepada jaksa Urip Tri Gunawan tidak menimbulkan efek jera ? Mengapa penangkapan Artalyta Suryani dan hukuman lima tahun penjara yang telah dijatuhkan kepadanya masih saja membuat pengusaha nekat menggunakan kekuatan uang untuk mempengaruhi pejabat publik ?

Mungkin artikel HIJAB dapat memberikan ilustrasi yang tepat atau paling tidak mendekati bahwa ada sebuah “tabir” yang menghalangi seseorang melihat bahwa menyogok ataupun yang disogok adalah perbuatan tercela, pemberi dan penerima sama sama beresiko menjadi tersangka bahkan ancaman hukuman ataupun dipermalukan seolah tidak menimbulkan efek jera.

Secara sinis dikatakan “Tampaknya, kita harus mengakui bahwa korupsi telah menjadi bagian dari sistem penyelenggaraan negara. Kalkulasi untung rugi menjadi pertimbangan seseorang akan melakukan korupsi atau tidak. Mereka yang tertangkap akan dianggap sial atau sedang apes. Kalaupun tertangkap, mereka tetap untung secara materi, syukur syukur jika keadilan bisa dibeli.

Mengapa demikian ? Ada beberapa kemungkinan mengapa hukum seolah tidak digubris.

Pertama, adanya perbedaan “bahasa” dimana bahasa hukum adalah bahasa “logika” dimana jika keuntungan korupsi lebih besar dari resiko hukuman (apalagi jika hukum dapat dibeli ?) maka korupsi masih menjadi “sesuatu” yang menarik. Sementara kenikmatan korupsi adalah bahasa “rasa”. Perbedaan bahasa inilah yang membuat hukuman sehebat apapun menjadi “tidak bekerja”.

Atau bisa juga dikarenakan resiko ketangkap ataupun dihukum masih bersifat “ancaman”, belum terjadi, sementara kenikmatan mendapatkan Rp. 500 juta rupiah adalah bersifat “sekarang”. Kalau dibelikan “asinan” Bogor bisa buat menyenangkan ratusan ribu orang.

Kemungkinan lain pelaku korupsi telah mengalami gangguan emosional kronis berupa “kecanduan korupsi”, karena saking mudahnya melakukan korupsi di Indonesia.

Untuk itu sanksi harus menggunakan bahasa “rasa” seperti “dipermalukan”, di-arak, dihukum cambuk atau disetrum di muka umum ?

Ingin bebas kecanduan? KLIK > https://atomic-temporary-10061447.wpcomstaging.com/kesaksian/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s